INFORMASI DIKECUALIKAN

Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

NO.	INFORMASI (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	Konsekuensi atau Pertimbangan Jika dibuka untuk Publik	Konsekuensi atau Pertimbangan Jika ditutup untuk Publik
1	Biodata Elektronik PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
2	Pengelolaan Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alat Persandian Utama Pasal 2 Ayat 3	Terjadinya Kebocoran data tentang Kunci Sistem Sandi, Tempat Kerja Sandi	Persandian Terjaga Dengan Baik
3	Data Identitas Pengadu atau Pelapor	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan & Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
4	Data-data tentang sistem pengelolaan data elektronik	UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 17, huruf h	Terganggunya konfigurasi jaringan dan server sistem	Sistem elektronik dapat berjalan dengan baik

Pengertian Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Informasi Yang Dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Informasi tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama bahwa penutupan akses informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian konsekuensi

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

1. Sebelum adanya permohonan Informasi Publik;

2. Pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau

3. Pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner

Sumber : PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK